Dampak Serius dari Aktivitas PLTA Poso, Masyarakat Sulewana Tuntut Perusahaan
Poso – Kehadiran Mega Proyek PLTA Poso yang terletak di Desa Sulewana nampaknya memberikan dampak serius bagi masyarakat setempat.
Dampak tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pelanggaran HAM, kerusakan ekosistem, serta proyek ini dapat merusak budaya masyarakat dan mengabaikan hak-hak mereka.
Oleh karena itu, sebagai bentuk protes terhadap hal tersebut, Pemerintah Desa Sulewana bersama Masyarakat serta Yayasan Solidaritas Perempuan Poso meminta pihak perusahaan dan pemerintah untuk bertanggungjawab.
Pemdes Sulewana melalui Sekretarisnya, David Banibi menyampaikan bahwa pihaknya memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat, yang melakukan tuntutan akibat dampak negatif dari aktivitas PLTA.
“Langkah yang kami tempuh yaitu kami sudah melakukan audiensi dengan pihak Kecamatan Pamona Utara sebagai kepala wilayah dan ada juga surat aduan kami yang sudah tembus ke dinas provinsi dan kami menunggu respon balik,” ujarnya di Kantor SP Poso, Kamis, (8/5/2025).
Kemudian, kata dia, mereka juga telah melakukan audiensi ke dinas terkait agar dapat membantu dan memfasilitasi pemerintah desa bersama masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Kami selaku pemerintah desa akan terus melakukan audiensi agar hal ini cepat di respon, sehingga dampak ini tidak akan berkembang jadi sebuah keresahan, dampak sosial maupun dampak ekonomi yang dialami oleh masyarakat,” ungkapannya.
Ia juga menyatakan telah mengirimkan surat aduan kepada Anggota Legislatif Provinsi Sulteng Royke W Kaloh, yang pernah meninjau langsung lokasi terdampak.
“Kami berharap agar anggota DPRD Royke W Kaloh segera menindaklanjuti karena beliau juga sudah berkunjung langsung ke lokasi terdampak dan kami telah memberikan bukti yang terdampak,” bebernya.
Sebelum kehadiran PLTA Poso, Masyarakat Sulewana dulunya sumber mata pencaharian bergantung pada sekitar danau Poso. Adanya PLTA ini, kata Masyarakat Sulewana, Dirmas Tanggeli menyebabkan hilangnya lahan perikanan hingga berakibat rusaknya rumah masyarakat setempat.
“Karamba ikan, pagar belut, bencana ikan mati karena perubahan kualitas air, kemudian retaknya rumah akibat dampak dari PLTA,” ungkapnya.
Menurut dia, dulunya hasil penangkapan ikan dalam 3 bulan berkisar 300-500 kg dan harga perkilogram sekitar Rp. 50.000. Akibat adanya PLTA tersebut masyarakat tidak bisa lagi melakukan penangkapan ikan.
Olehnya, masyarakat meminta ganti untung kepada perusahaan senilai RP. 7.500.000 satu petak karamba. “Dan sekarang kami minta 5 juta saja 1 petak, tapi mereka (perusahaan) katakan tidak sepantasnya di bayar 5 juta dan menawarkan hanya 500 rupiah. Masyarakat meminta ganti untung karena itu kan sudah bukan milik masyarakat tapi akan menjadi milik PLTA,” jelasnya.
Selain itu, Masyarakat Sulewana juga meminta ganti untung terkait kerusakan rumah akibat dampak aktivitas PLTA tersebut.
“Kalau mereka sudah bayar pasti kami akan pindah dan sekarang kami menderita karena ekonomi dan rumah yang retak,” katanya.
Anehnya, Humas PLTA Poso Safri menyampaikan bahwa dampak tersebut bukan diakibatkan aktivitas PLTA, akan tetapi karena alam.
Namun masyarakat mengklaim sebelum kehadiran PLTA Poso, masyarakat Sulewana tidak pernah mengalami dampak lingkungan akibat alam. Oleh karena itu, mereka meminta pihak perusahaan dan pemerintah turut bertanggungjawab atas peristiwa itu.
“Kami juga bersedia untuk dilakukan relokasi jika ada ganti untung dari pihak perusahaan. Karena kalau masih tetap tinggal di lokasi akan terdampak lagi meskipun dilakukan renovasi,” jelasnya.
Sementara itu mewakili Perempuan yang terdampak, Malvin Baduge menyampaikan mereka sudah melakukan berbagai upaya seperti aksi damai di PLTA, melaporkan kasus dampak ini ke pihak Komnas RI.
“Kami juga sudah melaporkan ke pemerintah daerah, DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, namun belum juga mendapatkan respon yang baik agar masalah kami ini selesai,” tegasnya.
Kehidupan perempuan saat ini juga tertindas dengan adanya kehadiran PLTA, terutama dampak terhadap air bersih.
“Dampak air sungai tidak bisa lagi di konsumsi, tidak bisa dipakai mandi dan mencuci,” terangnya.
Dia berharap agar pemerintah memberikan solusi atas dampak yang terjadi saat ini. ***
