BPBD Touna Gelar Konsultasi Publik Dokumen Kajian Resiko Bencana
Touna – Pemerintah Kabupaten Tojo una-una (Touna), melalui Badan Pengulangan Bencana Daerah melaksanakan Konsultasi Publik Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) yang dilaksanakan Gedung Auditorium Kantor Bupati, Selasa (11/11/2025).
Dalam sambutan Bupati diwakili Sekda Alfian Matajeng mengatakan, sebagaimana kita ketahui bersama, kabupaten tojo una-una adalah salah satu daerah di provinsi sulawesi tengah yang memiliki kondisi geografis dan geologis yang kompleks. Kita memiliki pegunungan, pantai, pulau-pulau, dan daerah pesisir yang indah, namun di saat yang sama, kondisi ini juga menjadikan kita rentan terhadap berbagai ancaman bencana.
Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, maupun kebakaran hutan dan lahan adalah realitas yang tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat tojo una-una.
Oleh karena itu, penyusunan dan pembahasan dokumen kajian risiko bencana ini merupakan langkah strategis dalam upaya kita untuk meminimalisir dampak dan risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.
Lebih Lanjut kata Sekda, Konsultasi Publik yang kita selenggarakan hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial, namun merupakan wadah untuk berbagi gagasan, pengetahuan, dan pengalaman dari berbagai pihak terkait.
“Dokumen KRB ini harus disusun berdasarkan data, analisis ilmiah, dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan.” ucapnya.
Saya berharap, melalui kegiatan ini akan lahir suatu dokumen yang memadukan pengetahuan lokal dan ilmu pengetahuan modern, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang risiko bencana di kabupaten tojo una-una.” imbuhnya.
Pemerintah Daerah memandang dokumen ini sebagai arah strategis dalam penyusunan rencana penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ketahanan masyarakat.
“Keberadaan KRB sangat relevan dengan visi pemerintah kabupaten tojo una-una, yaitu “Mewujudkan Masyarakat Tojo una-una yang Religius, Maju, Adil, dan Sejahtera Berbasis Sektor Unggulan yang Berkelanjutan.” visi ini hanya dapat tercapai jika pembangunan yang kita lakukan tidak mengabaikan aspek kebencanaan.” tutur Sekda.
Turut hadir Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Beserta Kepala Perangkat Daerah Terkait, Para Narasumber/Tenaga Ahli Kegiatan Konsultasi Publik, Perwakilan dari Instansi Vertikal, TNI, Polri, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Para Camat, Lurah dan Kepala Desa. ***
