Pemkab Touna Uraian Dinamika Penyelenggaraan dan Pembangunan Kepemimpinan IHLAS
TIME SULTENG – Kemiskinan suatu daerah sangat erat terkait dengan indikator : 1. Karateristik Wilayah( 3T, rawan bencana, Konflik Sosial) 2. Aksesbilitas 3. Keuangan Daerah 4. Sapras 5. SDM dan 6. Perekonomian masyarkat. Hal itu disampaikan Sekda Touna Alfian Matajeng pada Press Release. Minggu (25/1/2026).
Sekda mengatakan, Indikator yang dimaksud sempurna berada diwilayah Kabupaten Tojo Una Una, olehnya sulit dihindari Kemiskinan Touna selalu berada pada urutan ke 13 atau 12 kab/Kota setiap tahun di Sulteng bahkan kabupaten tertua dan Kabupten yang sudah lama Otda juga tinggi angka kemiskinan.
Dari sisi persentase angka miskin Touna tinggi, tapi dari jumlah masyarakat miskin Touna yang juga termasuk sedikit jumlah masyarakatnya miskin karena erat kaitan dengan jumlah penduduk.
“Fakta menunjukan bahwa karakteristik wilayah Touna sangat sempurna, memiliki pulau-pulau, dataran datar, pegunungan/ pedalaman dan Sungai sehingga aksesibilitas dan daya beli kebutuhan masyarakat terbatas.” ujarnya.
Demikian pula Pemda Touna, sebut Sekda, daya beli terbatas untuk menjakau keinginan masyarakat dengan luas wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah apalagi Touna dalam wilayah 3 T untuk memenuhi kebutuhan sapras, aksesbilitas dari harapan masyarakat.
Namun dipastikan setiap tahun di Touna terjadi peningkatan pembangunan, baik sapras, aksesbilitas, pemberdayaan dan SDM serta pertumbuhan ekonomi. Tahun pertama IHLAS memimpin 2025 banyak yang di torehkan seperti program Binar +- 7 milayar (membantu biaya pendidikan mahasiswa tanpa memandang strata sosial), Bantuan Hibah Rumah Ibadah, pondok pesantren dan Ormas +- 6,5 milayar, pakaian sekolah gratis, belanja publik, cetak sawah, Sekolah Rakyat dan sapras telah dibangun dan belanja pegawai dgn total anggaran APBD 2025 +- 1, 302 Triliun.
“Terkait dinamika Randis Bupati dengan harga 1.3 milyar dalam belanja APBD Perubahan yang dibahas, ditetapkan bersama dan secara sah ditandatangani pimpinan DPRD artinya tidak ada alasan untuk tidak diketahui dan wajib diimplementasikan belanjanya.” ucapnya.
Sekda menambahkan, randis dibelanjakan bulan desember 2025 dan bila dikonversi dengan persen hanya 0,099 % tidak sampai 0,01 % dari 100 % APBD 2025 dan sangat rasional sesuai peraturan perundangan, walaupun masih ada pihak belum menerimanya dan kritis terhadap kemajuan daerah, itu wajar dan manusiawi asal tidak memiliki tendensi lain.” tuturnya.
Selain itu, Pada APBD Tahun 2026, atas petunjuk Bupati Touna, Pemda mengoptimalkan dam mengefisienkan belanja dengan kebijakan pemerintah pusat utk transfer ke daerah (TKD) Pemda Touna berkurang 150 Milyar.
Olehnya kebijakan pemda tidak lagi memporsikan belanja sewa Kendaraa dan berakhir sampai masa kontrak bagi pejabat ASN lingkup Pemda Touna thn 2026, sehingga para pejabat memanfaatkan Randis oprasional yg tersedia.
“Harapanya masyarakat tidak perlu larut dalam dinamika yang berulang-ulang sehingga terkesan lain bagi orang lain, beri kesempatan Bupati dan jajaran bekerja dimasa bhaktinya untuk mewujudkan Touna yang Religius, Maju, Adil dan Sejahtera Berbasis Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan.” pungkasnya. ***
